Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari menyatakan, anggaran pendidikan nasional sepanjang tahun ini hingga 2014 mendatang rawan dipolitisasi demi keuntungan pihak tertentu. "Sehingga anggaran pendidikan tidak lagi berorientasi pada rakyat, tapi berujung pada pemenangan pemilu,” kata Siti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/1).
Dipaparkannya, tahun 2013 merupakan tahun persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Besar kemungkinan, lanjutnya, akan banyak pihak berusaha menjual program-program pendidikan untuk mempertahankan maupun meningkatkan dukungan dalam pemilu.
Bahkan menurutnya, sejumlah program pendidikan yang dilaksanakan tahun 2013 ini dikhawatirkan hanya berupa politik anggaran untuk mengeruk keuntungan menjelang pemilu.
Siti merinci, setidaknya ada enam pos anggaran yang rawan dijadikan pundi-pundi anggaran politik jelang pemilu dan pilpres 2014. Di antaranya anggaran pendidikan untuk operasional dan rehabilitasi, beasiswa siswa miskin dan dana penelitian di perguruan tinggi, sertifikasi guru dan tunjangan profesi, serta perubahan kurikulum tahun 2013 dan dana abadi pendidikan.
“Anggaran pendidikan untuk operasional sekolah, karena ketika rehab sekolah dilakukan, bisa di-markup sangat besar. Anggaran beasiswa miskin kadang tidak sampai pada anak yang membutuhkan,” jelasnya.
Sumber: JPNN.com
